MA Rampungkan Pedoman Pemidanaan Perkara Tipikor

Mahkamah Agung (MA) tengah memfinalisasi rancangan pedoman pemidanaan perkara tindak pidana korupsi (tipikor) yang dipastikan bakal dirampungkan pada tahun ini. Nantinya, pedoman pemidanaan yang berbentuk Peraturan MA (Perma) ini menjadi guidelines bagi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tipikor tanpa kehilangan independensinya.

“Draf Perma ini akan segera di-lauching tahun ini, setelah selesai wabah Covid-19 akan diadakan pertemuan kembali dengan berbagai pihak untuk menyelesaikan pedoman ini. Karena kini sudah tahapan kesimpulan dan finalisasi,” kata Juru Bicara MA Andi Samsan Nganro, Senin (27/4/2020).

Penyusunan Pedoman Pemidanaan Perkara Tipikor oleh Kelompok Kerja (Pokja) sesuai Keputusan Ketua MA No. 189/LMA/SK/IX/2018. Pokja ini didukung oleh Tim Peneliti Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI) dan lembaga terkait.

“Pokja ini didukung Tim Peneliti MaPPI FHUI. Pokja dan Tim MaPPI FHUI sudah beberapa kali mengadakan pertemuan, termasuk pertemuan dengan lembaga eksternal terkait seperti Kejaksaan Agung, Bappenas, Kementerian Hukum dan HAM, KPK,” kata Andi.

Dia menerangkan pedoman pemidanaan ini mempertimbangkan berbagai aspek yang mempengaruhi berat-ringannya penjatuhan pidana, termasuk keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa serta peran dan kadar kesalahan terdakwa. Menurutnya, perlunya pedoman pemidanaan atau sentencing guideline guna menghindari terjadinya disparitas putusan pemidanaan yang sejak tahun 1980-an telah menjadi pembahasan di MA.

Nantinya dalam pedoman pemidanaan ini ada tabel-tabel terkait besaran pemidanaan yang dijatuhkan majelis hakim tergantung kadar perbuatan tipikor yang dilakukan terdakwa agar melahirkan putusan yang serasi (setimpal) dan tidak ada disparitas. “Ada bentuk, kategori-kategori perbuatan korupsi, misalnya kategori berat, kategori sedang, kategori ringan, dan kategori sangat ringan.”

Ketua Kamar Pengawasan MA ini melihat pedoman pemidanaan bagi hakim dalam perkara tipikor ini lebih banyak berpatokan pada Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor.

Pasal 2 ayat (1)

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.”

Pasal 3

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.”

Menurutnya, pertimbangan penjatuhan putusan didasarkan fakta persidangan untuk melihat peranan terdakwa; keuntungan yang diperoleh terdakwa; apakah terdakwa hanya menandatangani karena jabatannya, tetapi yang menikmati orang lain; berapa nilai kerugian negara yang diperoleh, berapa kerugian negara yang telah dikembalikan terdakwa; sehingga bisa mengukur tingkat kesalahan terdakwa.

“Nah, fakta persidangan tersebut masuk dalam kategori-kategori. Misalnya, kategori ringan hukumannya 5 sampai 7 tahun, maka hakim akan menjatuhkan putusan tidak jauh dari guidelines pedoman ini,” katanya.

Sebagai petunjuk pemidanaan

Peneliti MaPPI FHUI Adery Ardhan Saputro menerangkan tujuan disusunnya Pedoman Pemidanaan ini sebagai guidelines atau petunjuk bagi majelis hakim dalam mengadili dan memutus perkara korupsi. Sebab, selama ini sering terjadi disparitas putusan hakim dalam perkara tindak pidana korupsi.

“Pedoman ini memudahkan hakim menjatuhkan putusan pemidanaan dalam kasus tindak pidana korupsi. Tapi, hakim masih diberi ruang menjaga kemandiriannya dalam memutuskan perkara. Independensi hakim akan tetap terjaga dalam membuat outusan,” kata Adery

Berdasarkan pengamatan Adery, selama ini hakim seringkali dikritik oleh masyarakat, aktivis, dan lembaga swadaya masyarakat ketika memutus perkara korupsi baik meringankan terdakwa atau memperberat terdakwa. Berangkat dari situ perlu keseragaman (standar penjatuhan pidana) dalam memutus tindak pidana korupsi.

Namun, bila hakim menjatuhkan putusan melebihi dari petunjuk Pedoman ini. Misalnya, dalam pedoman ditentukan 5 sampai 7 tahun, tetapi hakim memutus lebih dari itu. “Hakim diwajibkan memberi alasan pertimbangan yang kuat mengapa memutus lebih dari pedoman pemidanaan ini. Ini yang dinamakan pedoman yang seragam (standar, red), tetapi ‘berwarna’ karena hakim tetap diberikan kebebasan dalam memutus perkara,” katanya.

(HukumOnline.com)

Leave a Comment