Mengukur Potensi Gugatan Internasional Terhadap Cina Akibat Covid-19

Berbagai pemberitaan media massa internasional memuat wacana gugatan yang dilakukan masyarakat atau pemerintah negara kepada pemerintah Cina karena pandemi corona virus disease 2019 (Covid-19). Gugatan ini muncul karena Cina dianggap sebagai sumber utama penyebaran virus tersebut yang menyebabkan berbagai aspek kehidupan masyarakat global seperti kesehatan dan perekonomian terpuruk.

Peristiwa ini menimbulkan pertanyaan publik mengenai potensi negara lain mengajukan gugatan ke Cina di Pengadilan Internasional karena penyebaran Covid-19 ke negara-negara lain. Menjawab persoalan tersebut, Guru Besar Hukum Universitas Indonesia dan Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani, Hikmahanto Juwana menjelaskan gugatan terhadap pemerintah Cina sulit untuk dilakukan.

Menurutnya, dalam gugatan tersebut harus jelas soal pihak tergugat, dasar gugatan serta eksekusi putusan atas gugatan tersebut. Apabila, gugatan tersebut dilayangkan ke pengadilan suatu negara maka pemerintah Cina akan mudah mematahkan gugatan tersebut karena memiliki kekebalan (immunity) di lembaga peradilan nasional.

Sedangkan, apabila gugatan tersebut diajukan ke Mahkamah Internasional atau International Court of Justice maupun arbitrase internasional seperti Permanent Court of Arbitration maka harus meminta persetujuan dari Cina sebagai pihak tergugat terlebih dahulu. “Tentu pemerintah Cina tidak akan memberikan persetujuan tersebut,” jelas Hikmahanto saat dikonfirmasi hukumonline, Rabu (29/4).

“Intinya membawa pemerintah Cina ke lembaga peradilan maupun arbitrase nasional maupun internasional akan sia-sia, sekalipun yang mengajukan adalah pemerintah suatu negara,” jelasnya.

Sehubungan dengan dasar gugatan, Hikmahanto menjelaskan terdapat kesulitan mencari dalil yang dijadikan dasar gugatan. Hal ini karena pemerintah Cina tidak akan transparan kepada pihak lain yang mencari bukti penyebaran Covid-19.

“Tentu ini tidak akan mudah bagi siapapun yang menggugat Cina karena pemerintah Cina akan tidak memberi akses kepada siapapun untuk mendapatkan bukti-bukti yang diperlukan dari negara Cina,” tambah Hikmahanto.

Kendala lain yaitu eksekusi putusan gugatan tersebut. Menurut Hikmahanto selain pemerintah Cina yang tidak ingin menjalankan putusan tersebut, apabila ganti rugi dilakukan dalam bentuk likuidasi aset maka sulit dilakukan karena kepemilikannya milik Badan Usaha Milik Negara dan swasta Cina.

“Namun saat dieksekusi akan dihalangi dengan alasan aset tersebut memiliki kekebalan bila berkaitan dengan aset kedutaan besar atau aset tersebut bukan milik pemerintah Cina, melainkan BUMN Cina atau swasta asal Cina,” jelasnya.

Meski demikian, dia mengatakan menuntut ganti rugi dari negara yang dianggap bertanggung jawab atas suatu tindakan yang dilakukan perna terjadi sebelumnya. Misalnya, pasca-Perang Dunia Kedua, banyak pihak yang menuntut ganti rugi atas tindakan penjajahan. Namun proses ganti rugi ini tidak dilakukan melalui lembaga peradilan, namun melalui proses di luar lembaga peradilan.

Proses tersebut harus dimulai dari kesadaran negara yang memunculakan kerugian. Negara tersebut kemudian menyepakati dengan negara yang dirugikan bentuk-bentuk ganti kerugian. Pasca-Perang Dunia Kedua ini yang dikenal dengan sebutan “pampasan perang”.

Dalam konteks Covid-19, Hikmahanto menjelaskan pemerintah Cina dapat memberikan ganti rugi bagi negara-negara terdampak yang jumlahnya biayanya sangat fantastis. Dia menilain pemerintah Cina juga tidak akan melakukan ganti rugi tersebut ini.

Namun, pemerintah Cina dapat melakukan tiga hal penting sebagai respons dari pihak yang menuntut ganti rugi tersebut tanpa memberikan pampasan. Pertama, Cina tidak akan mengambil keuntungan dari bencana dunia ini baik keuntungan ekonomi dan finansial, politik maupun sosial.

Kedua, Ciina harus memberi bantuan kepada negara-negara terdampak dalam berbagai bentuk untuk meringankan kerugian banyak negara. Ketiga, Cina harus memperbaiki citranya di mata dunia bahwa pihaknya bukan negara yang hendak mendominasi dunia dengan kekuatan finansial dan militernya.

“Tiga hal ini tentunya didasarkan pada kesadaran Cina untuk bertanggung jawab. Namun bila pemerintah Cina tetap bersikukuh tersebarnya pandemi Covid-19 bukan karena kegagalan penanganan dini olehnya maka suara dunia untuk mendapatkan kompensasi akan terkubur,” jelasnya.

Dalam artikel hukumonline sebelumnya berjudul Kenali Prinsip Sic Utere Sebelum Menuntut Tanggung Jawab Negara Asal Covid-19, akademisi dan Peneliti di Departemen Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Idris mengungkap salah satu prinsip hukum perdata sic utere atau lengkapnya sic utere tuo ut alienum non laedas. (Baca: Kenali Prinsip Sic Utere Sebelum Menuntut Tanggung Jawab Negara Asal Covid-19)

Menurut Idris, prinsip ini berawal dari hukum perdata Romawi. Dalam sejumlah kasus di Pengadilan, prinsip ini masih dipakai. Idris menjelaskan makna dari prinsip ini adalah “gunakan harta kita, properti kita, halaman kita, tetapi jangan sampai merugikan orang lain,” ujar Idris dalam sebuah diskusi daring, Jumat (24/4).

Dalam perkembangannya prinsip ini digunakan untuk menuntut pertanggungjawaban negara terhadap situasi yang menimpa negara lain akibat aktivitas dalam negara tersebut. Dalam kultur hukum anglo saxon prinsip sic utere juga dikenal dengan good neighbourliness atau No harm rule yangditerjemahkan “use your own property in such a manner as not to injure that of another”.

Menurut Idris, prinsip ini relevan digunakan untuk menggugat Cina jika melihat penjelasan terkait kemunculan Covid-19. Aktivitas pasar hewan di Wuhan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi daging di daerah tersebut, dalam taraf tertentu telah berakibat menyebarnya virus yang hingga saat ini telah merenggut ratusan ribu nyawa manusia di dunia dan menyebabkan timbulnya krisis yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya.

“Mau tidak mau ini termasuk ranah hukum internasional,” ujar Idris menyinggung situasi yang terjadi.(HukumOnline.com)

Leave a Comment