labura praperadilan

Praperadilan
Penegakan hukum merupakan upaya untuk menciptakan ketertiban, keamanan dan perdamaian di masyarakat, apakah itu adalah bisnis atau pemberantasan atau pencegahan represi setelah terjadinya pelanggaran hukum, dengan kata lain, baik preventif maupun represif. Satu-satunya masalah adalah bahwa kadang-kadang ada tindakan – tindakan yang tidak sesuai dengan prosedur yang ada.

Proses praperadilan sebagai salah satu yang dapat ditempuh dalam proses hukum harus dilakukan sesuai dengan prosedur. Namun dalam kenyataannya praperadilan masih menimbulkan masalah tersendiri. Masing – masing pihak yang berperkara memiliki argumen sendiri dalam mendukung klaim bahwa ia adalah orang yang tepat.

Praperadilan yaitu sebagai “uji coba awal” sebelum – benar-benar dalam lingkup keadilan yang sesungguhnya harus dipahami secara menyeluruh. Entah akal, dan ruang lingkup dari proses peradilan itu sendiri.

Definisi Praperadilan
Praperadilan, dalam hal hukum Indonesia, Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus:
• Legal atau tidak penangkapan dan atau penahanan atau meminta tersangka atau keluarganya atau orang lain atau tersangka otoritas;
• Sah atau tidak penghentian penyidikan atau penuntutan permohonan penghentian penegakan hukum dan keadilan;
• Permintaan restitusi atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau pengacara bahwa kasusnya tidak dibawa ke pengadilan.

Dari definisi tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa masalah praperadilan telah menjadi kewenangan di samping pengadilan distrik memeriksa dan memutuskan perkara pidana dan perdata. Isu-isu praperadilan menjadi bagian dari tugas dan wewenang Pengadilan Negeri tidak harus ditangani oleh pengadilan di yurisdiksi lain.

Tapi hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa proses praperadilan bukan bagian dari tugas memeriksa dan memutus kasus kejahatan itu sendiri, oleh karena itu meskipun putusan praperadilan yang mencakup keabsahan penghentian penyidikan atau penuntutan juga bukan merupakan atau yang dapat digolongkan sebagai keputusan akhir meskipun bisa diajukan banding. Putusan akhir mengenai hal ini di Pengadilan.

Oleh karena itu, apa pun yang diputuskan oleh praperadilan yang khas, spesifik, dan memiliki karakter sendiri, karena di sini hakim hanya memiliki tugas dan wewenang sebagai sarana pengawasan horizontal dengan penegakan hukum, keadilan dan kebenaran.

Sifat praperadilan akan berfungsi sebagai penghalang terhadap upaya paksa sebelum seseorang diputuskan oleh pengadilan, pencegahan yang sini mungkin merupakan pencegahan tindakan yang merampas hak kebebasan setiap warga negara serta pencegahan tindakan yang melanggar hak-hak dari tersangka atau terdakwa, sehingga semuanya berjalan atau mengambil sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku dan sesuai dengan aturan.

Ruang Lingkup Praperadilan
Menurut KUHAP, yang dimasukkan ke dalam dan membuat ruang lingkup praperadilan kasus meliputi:
a. Validitas penangkapan;
b. Validitas penahanan;
c. Sah atau tidak penghentian penyidikan;
d. Pemutusan keabsahan penuntutan
e. Kompensasi dan rehabilitasi bagi seseorang kasusnya berhenti di tingkat penyidikan;
f. Kompensasi dan rehabilitasi bagi seseorang kasusnya berhenti di tingkat penuntutan;
g. Rehabilitasi bagi seseorang yang kasusnya harus dihentikan pada tingkat penyidikan
h. Rehabilitasi bagi seseorang yang kasusnya harus dihentikan pada tingkat penuntutan.

Alasan yang sah untuk penghentian penyelidikan adalah sebagai berikut:
1. Tidak ada bukti yang cukup, dalam arti yang tidak dapat menemukan bukti yang sah yang cukup. Ini berarti bahwa bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa, tidak terpenuhi atau bukti minimum kejahatan tidak dapat ditemukan, dan tidak ditemukan tercapai.

2. Acara ini bukan tindak pidana, yang berarti bahwa penyidik ​​percaya, acara ini awalnya dianggap suatu pelanggaran pidana, tetapi kemudian jelas bahwa insiden itu bukan merupakan tindak pidana, kemudian penyidik ​​untuk menghentikan penyelidikan atas insiden itu.

3. Investigasi dihentikan demi hukum karena menurut hukum itu tidak dapat melanjutkan peristiwa hukum, seperti dalam kasus ini, antara lain, menduga mati, terdakwa sakit jiwa, acara tersebut telah diputus dan memiliki kekuatan hukum, serta peristiwa hukum tersebut memiliki kadaluarsa.

Berbicara tentang masalah hukum, yang termasuk dalam subyek hukum praperadilan adalah setiap orang yang dirugikan. Untuk keabsahan penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh jaksa penuntut umum atau penyidik ​​atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri yang menyatakan alasannya adalah untuk menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran melalui pengawasan horisontal.

Subyek hukum yang disebutkan di atas adalah sebagai berikut:
1. Hak untuk mengajukan upaya praperadilan untuk memeriksa keabsahan upaya paksa, menuntut kompensasi, rehabilitasi dan permintaan
a. Mencurigai
b. Tersangka Keluarga
c. Tersangka Pewaris
d. Tersangka Jaksa
e. Pihak ketiga yang berkepentingan

2. Hak untuk mengajukan gugatan mencoba untuk keabsahan penyidikan atau penghentian penuntutan adalah pemutusan
a. Penyidik ​​atau pihak ketiga yang berkepentingan
b. Jaksa penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan

3. Yang dimaksud dengan pihak ketiga yang bersangkutan
a. Saksi korban kejahatan
b. Reporter
c. Organisasi-organisasi non-pemerintah dan LSM, yang dimaksudkan untuk memberikan hak kepada kepentingan umum terkait korupsi, lingkungan, dll. Untuk itu sangat layak dan proporsional untuk mengesahkan organisasi publik dan non-pemerintah secara umum diwakili oleh LSM.

Seperti disebutkan dalam pembahasan sebelumnya, dan seperti yang tercantum dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 butir 10 KUHP bahwa “pengadilan distrik praperadilan berwenang untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang keabsahan penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau orang lain pada otoritas tersangka, keabsahan penghentian penyidikan atau penuntutan permohonan penghentian supremasi hukum dan keadilan, dan menuntut kompensasi atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain untuk proxy yang kasusnya tidak diajukan ke pengadilan “dan yang paling penting untuk dicatat tentang proses praperadilan adalah pada proses sidang pemeriksaan pendahuluan yang dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri dan dibantu oleh Panitera.

Pemeriksaan perkara praperadilan dilakukan dengan cepat dan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari hakim sudah menjatuhkan putusannya.

Jika otoritas yang ditentukan dalam Hakim pra-peradilan adalah sebagai berikut:
1. Sebuah uji validitas penangkapan
2. Sebuah uji validitas penangkapan
3. Sebuah uji keabsahan suatu penghhentian investigasi
4. Untuk menguji validitas penghentian penuntutan atau,
Selama hakim praperadilan telah wewnang untuk:
5. Menetapkan ganti rugi dan atau rehabilitasi mereka yang menghentikan kasus mereka pada tingkat penyidikan atau penuntutan.